DEKLARASI KUNINGAN ANTI MIRAS & NARKOBA

Pemerintah Kabupaten Kuningan didukung oleh komponen masyarakat, Minggu 14 Desember 2014, bertempat di Pandapa Paramartha, mendeklarasikan “Kuningan Anti Minuman Keras dan Narkoba”. Kegiatan ini hasil kerjasama Pemerintah Daerah, Polres Kuningan, Kodim 0615, BNN dan seluruh komponen lapisan masyarakat, tampak hadir, antara lain: MUI, FKUB, FKPP, KNPI, PP, GAMAS, GRANAT, BARAK, GIBAS, PD Muhammadiyah, PC NU, PERSIS, BKPRMI, TP PKK, Karang Taruna, FKDT, UNIKU, UNISA, PGM, SMKN 3, dll

Kegiatan ini digelar pada saat berlangsungnya Car Free Day, sehingga cukup menarik perhatian ribuan masyarakat yang tengah asik beraktivitas CFD, terlebih saat berlangsungnya agenda pemusnahan barang bukti Minuman Keras, antara lain jenis: Beer, Rootbeer, ORTU, Asoka, Arak, Miras Oplosan dan Tuak, hasil razia selama tahun 2014. Kasat Pol PP, Deni Hamdani, menyatakan bahwa tidak kurang dari 1.200 botol minuman keras berbagai merk, hasil penyitaan di beberapa lokasi, dimusnahkan dengan cara dipecahkan dan dilindas dengan menggunakan Stoom Walls.

Deklarasi ditandai dengan penandatangan Naskah Deklarasi Anti Minuman Keras dan Narkoba, Pelepasan Balon Udara, Pemusnahan Barang Bukti dan Panggung Hiburan, dengan menampilkan Band kebanggaan warga masyarakat Kabupaten Kuningan, “MATA ILANG”. Vokalis Didin, yang sengaja datang dari Bandung, melantunkan lagu “TOMAT’ miliknya Wali dan lagu “OPLOSAN” yang naik daun pada acara YKS (Yuk Kita Sahur) …

PANSUS II DPRD DALAMI RAPERDA DINAS DAERAH

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2008 tentang Dinas Daerah, mulai dibahas dalam Rapat Panitia Khusus II DPRD Kabupaten Kuningan, Kamis 11 Desember 2014, bertempat di ruang Bamus. Hadir pada rapat tersebut, Ketua Pansus II (Yudi M. Rodi), Wakil Ketua (Dede Sembada, Sekretaris (Hj. Titi), Seluruh Anggota Pansus II, serta SKPD Mitra kerja, hadir Kepala Dintanakan, Kabag Organisasi & PA, Kabag Hukum dan Kabid program Dispenda.

Rapat dibuka oleh Ketua Pansus II, Yudi M. Rodi, dalam kesempatan tersebut yang bersangkutan memperkenalkan seluruh jajaran Pansus II dan meminta pihak eksekutif menjelaskan latar belakang baik philosofis, hukum dan sosiologis.

Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Setda Kabupaten Kuningan, Yudi Nugraha, menyampaikan bahwa Perda nomor 11 tahun 2008, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian, mengingat UU nomor 28 tahun 2009, tentang Pajak dan Retribusi Daerah, mengamanatkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dialihkan menjadi kewenangan daerah, sehingga perlu ditangani secara serius oleh bidang tersendiri. Selanjutnya, sektor Ketahanan Pangan menjadi kewenangnan wajib daerah yang sangat luas dan membutuhkan koordinasi lintas sektor. Kondisi saat ini, hanya ditangani oleh seorang kepala seksi yang juga menangani data dan pelaporan, sehingga sangat mendesak untuk ditangani secara serius pada level setingkat kepala bidang. selanjutnya, Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan, Ir. Bunbun Budhiyasa, menjelaskan lebih jauh secara lebih teknis, begitupun dengan Kepala Bidang Program Dinas Pendapatan, Cece K. Hendra.

Pada session tanya jawab, Pimpinan dan Anggota Pansus II secara bergilir menyampaikan pertanyaan, pernyataan dan meminta penjelasan lebih jauh, terkait perubahan SOTK Dinas Daerah ini. Diawali oleh pertanyaan dan pernyataan Wakil Ketua Pansus, Dede Sembada, menyatakan bahwa perlu dipertimbangkan untuk merancang sistem pemungutan pajak dan retribusi secara satu pintu (melalui Dispenda), juga mempertanyakan peran Dispenda sebagai SKPD dan sebagai SKPKD, selanjutnya dipertanyakan juga dasar hukum pemungutan PBB-P2, karena pada Perda nomor 15 tahun 2010 belum termasuk 11 jenis pajak daerah. Selanjutnya, H. Badriyanto meminta kepastian akan ketersediaan dukungan Anggaran terhadap resiko penambahan 1 jabatan Kepala Seksi di Dispenda. Anggota lain yang ikut memberikan pertanyaan dan saran, antara lain: H. Didi, Yayat, dan Rudi.

GELOMBANG DEMO HANTAM GEDUNG SETDA

Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh pada tanggal 9 Desember, juga diperingati di Kabupaten Kuningan. Sebanyak 12 (dua belas) elemen masyarakat pengiat anti korupsi turun ke jalan, dan mendatangi Gedung DPRD, Mapolres, Kantor Kejari dan Gedung Setda.

Gelombang demo dimulai sejak pukul 09.00 wib, Komunitas Panji Rakyat Tersisih (KOMPARASI) pimpinan Sdr. Deki Zaenal Mutaqin dan Sdr. Maladi, bergerak dari Pandapa Paramarta Kuningan, menuju lokasi aksi unjuk rasa Pendopo Kab. Kuningan dan Kantor Kejaksaan Negeri Kuningan, Estimasi massa ± 150 orang, bentuk aksi Orasi, Alat peraga : Bendera, Sound Sistem, Spanduk. Tema aksi "Santet Koruptor" somasi dalam rangka menurunkan Bupati Kuningan Periode 2013-2018.

Ormas Islam FPI bergabung dengan Ormas Islam Pagar Aqidah (Gardah), Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK), dan Majelis dzikir Al Hikmah. Titik kumpul Masjid Syiarul Islam Kuningan pukul 09.00 Wib. Lokasi aksi Pendopo Kab. Kuningan, Gedung DPRD Kab. Kuningan, Polres Kuningan, Kantor Kejari Kuningan, dan Kantor Pengadinan Negeri Kuningan. Estimasi massa ± 100 orang. Bentuk aksi Orasi dan audensi.  Alat Peraga Mobil komando, sound system, bendera, dan spanduk. Tema Memberikan dukungan moril dan tuntutan kepada para pejabat Pemda dan Penegak Hukum untuk dapat memberantas para koruptor yang berada di wilayah Kab. Kuningan.

Selanjutnya, Aliansi Peduli Kuningan (APK) pimpinan Sdr. Farid tidak akan melaksanakan aksi unjuk rasa turun ke jalan, akan tetapi akan melaksanakan kegiatan audensi langsung ke Kapolres dan Unit Tipikor, Kepala Inspektorat Kab. Kuningan, Kajari Kuningan, dan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan dengan jumlah personil 10 orang, rencana audensi akan dilaksanakan siang hari setelah elemen yang lain selesai melaksanakan aksi.

Sedangkan, Forum Aktivitas Kuningan (Fakta), gabungan Ormas Barak, LSM GMBI, Ormas Islam Gamas, Front Marhaenis, Danghyang Kuningan Pasundan Kuningan, Komunitas Anak Bangsa, Siluman, Panglipur Galuh Kuningan, Gibas Kuningan, Orang Indonesia (OI) Kuningan. Titik kumpul jalan baru sebelah barat Terminal Tipe A kertawangunan pukul 09.00 Wib. Lokasi aksi Polres Kuningan dan Kantor Kejari Kuningan. Estimasi massa ± 500 orang. Bentuk aksi Orasi dan audensi. Alat Peraga Mobil komando, sound system, bendera, dan spanduk. Tema Memberikan dukungan moril dan tuntutan kepada para pejabat Pemda dan Penegak Hukum untuk dapat memberantas para koruptor yang berada di wilayah Kab. Kuningan.

DEWAN SEPAKAT BENTUK PANSUS

Rapat Paripurna DPRD, Selasa, 9 Desember 2014, dengan agenda pembacaan jawaban Bupati atas tanggapan Fraksi, berjalan lancar dan tepat waktu. Bupati Kuningan, Utje Ch. Suganda, menjawab beberapa tanggapan Fraksi, antara lain menyangkut target pendapatan dari PBB-P2 dan BPHTB, Bentuk Insentif dan Disinsentif alih fungsi lahan, ketersediaan dan distribusi pengan serta kualitas pelayanan rumah sakit.

Pasca dibacakannya Jawaban Bupati Kuningan atas Tanggapan Fraksi, Pimpinan DPRD menyampaikan bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar terhadap usulan 6 (enam) buah Raperda, dan atas persetujuan Anggota DPRD sepakat membahas lebih lanjut Raperda tersebut, dalam Rapat Panitia Khusus (PANSUS).

Pansus yang dibentuk untuk membahas secara lebih mendalam, sebanyak 3 (tiga) Pansus, yakni: Pansus I membahas Raperda tentang Lahan pertanian berkelanjutan dan Raperda tentang Ketahanan Pangan; Pansus II membahas Raperda tentang Dinas dan Raperda tentang Lemtek; Pansus III membahas Raperda tentang Penyertaan Modal PD BPR/ PD PK dan Raperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. 

 

GURU, AKTOR UTAMA REFORMASI MENTAL

DPD Korpri Kabupaten Kuningan bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Barat, Kamis 4 Desember 2014, menggelar Seminar Pendidikan, dengan tema: Pengembangan Profesi Guru Berkelanjutan. Seminar sehari yang mengambil tempat di GOR Ewangga ini, dihadiri oleh Seribuan Guru TK, SD, SMP, SMA/ SMK se-Kabupaten Kuningan.

Sekretaris Daerah, Drs. H. Yosep Setiawan, MSi, dalam sambutan pembukaan menyampaikan bahwa guru pada saat sekarang, bukan lagi "Umar Bakri", profesi dan kesejahteraan guru sudah benar-benar diperhatikan pemerintah, salah satunya diberikan dana sertifikasi guru sebesar 1x gaji/ bulan. Namun disisi lain, kasus perceraian PNS didominasi oleh Guru, dan uniknya kasus perceraian guru saat ini dimohonkan oleh guru wanita.

Disisi lain, Yosep juga mengungkap data bahwa dari 14.600 PNS di Kabupaten Kuningan, mayoritas adalah guru, sebanyak 8.100. Dengan jumlah Guru sebanyak ini, Yosep berkeyakinan Reformasi Mental akan mudah terwujud.

Seminar Pendidikan, yang dilaksanakan sebagai rangkaian pamungkas kegiatan HUT KORPRI ke-43, menghadirkan narasumber: Drs. H. Totoh Santosa, MM (Kepala LPMP Provinsi Jawa Barat), DR. H. Tatang Sunendar, MPd (Widyaiswara LPMP Provinsi Jawa Barat), dan Dedi Supardi, SAg, MPd (Sekretaris Disdikpora Kabupaten Kuningan)

PORPEMDA X : KUNINGAN TARGETKAN JUARA

Pelepasan atlet Porpemda X Jawa Barat, warnai peringatan HUT Korpri ke 43 tingkat kabupaten Kuningan, Senin 1 Desember 2014 di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.  Hadir pada acara tersebut Wakil Bupati Kuningan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, kepala SKPD Se-Kabupaten Kuningan, Kepala Bagian lingkup Setda Kab. Kuningan, para pegawai dan atlet Porpemda yang akan dilepas untuk bertanding di Kota Bandung.

Bupati Kuningan  Hj Utje Ch Suganda, selaku Pembina Upacara membacakan Sambutan Presiden RI yang didalamnya berpesan kepada jajaran Korpri untuk menjadi guru dan teladan bagi perubahan yang diharapkan oleh seluruh masyarakat dan juga korpri harus melaksanakan penataan birokrasi yang menjadikan birokrasi yang bersih , kompeten dan mampu melayani masyarakat.

Dalam peringatan HUT Korpri ke 43, selain melepas atlet Porpemda, juga dilaksanakan  pemberian santunan pedidikan kepada anak-anak anggota Korpri  Golongan I dan II.

Porpemda X Jawa Barat di Kotamadya Bandung, berlangsung mulai tanggal 2 s/d 5 Desember 2014. Kontingen Kabupaten Kuningan mengirimkan sebanyak 130 atlet  dan official, dengan 8 cabang olahraga yakni: Futsal, Badminton, Basket, Tenis Lapang, Catur, Tenis Meja, Billiard dan Golf.

Dalam pesannya Bupati Kuningan, meminta agar para atlet dan juga official untuk terus menjaga keselamatan dan kesehatan agar dapat  mengikuti  kegiatan sesuai denga jadwal  dan mendapat  hasil yang sesuai keinginan. “jaga kekompakan, jaga nama baik masyarakat dan  Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, raihlah prestasi yang lebih baik dari Porpemda tahun kemarin” tambah Bupati Kuningan.

PARIPURNA DPRD KABUPATEN KUNINGAN MARATON

Dalam rapat paripurna DPRD, Kamis 27 Nopember 2014, Bupati Kuningan, Hj. Utje Ch. Suganda menyampaikan Nota Pengantar terhadap 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah. Raperda yang diusulkan, terkait: Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan, Ketahanan Pangan Daerah, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Dinas Daerah, Lembaga Teknis dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD BPR dan PD PK. Selain membahas Nota Pengantar Bupati, Paripurna DPRD juga membahas tentang Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun 2015.

Rapat Paripurna DPRD, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Rana Suparman, S.Sos (PDI-P), didampingi Wakil Ketua DPRD, terdiri dari: H. Toto Suharto, S. Farm (PAN), Uci Sanusi (Partai Golkar) dan Hj. Kokom Komariah (PKS). Rapat paripurna dimulai sejak pukul 09.00 wib dan berlangsung maraton tanpa jeda isoma hingga pukul 13.30 wib.

Pada session pandangan umum fraksi, anggota dewan yang terhormat bersepakat dengan urutan penyampaian, yakni: 1. Fraksi PKB, 2. Fraksi Demokrat, 3. Fraksi Restorasi PDI-P, 4. Fraksi Gerinda Persatuan, 5. Fraksi PAN, 6. Fraksi Golkar dan 7. Fraksi PKS.

Fraksi PKB, menyoroti sumber-sumber PAD yang masih memiliki potensi untuk digali, juga meminta pihak pemerintah untuk membuat standarisasi harga sebagai bahan penyusunan RKA/ DPA., sementara Fraksi Demokrat, meminta pemerintah daerah melakukan penghematan dan efisiensi penggunaan APBD, mengingat Belanja Tidak Langsung masih diatas 70%. Harapannya, ke depan terjadi keseimbangan antara Belanja Publik vs Belanja Aparatur. Sedangkan  Fraksi restorasi PDI-Perjuangan meminta Pemerintah lebih cerdas lagi dalam menggali sumber PAD, tidak hanya menekankan pada Pajak dan Retribusi Daerah yang nyata-nyata memberatkan masyarakat pada umumnya.

Fraksi Gerindra Persatuan, dengan juru bicara H. Dede Ismail, menyoroti Dana Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau (DBHCHT) dan Pajak Rokok, agar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya petani tembakau itu sendiri. Sedangkan, Fraksi PAN memberikan apresiasi terhadap pemerintah daerah, khususnya Bupati Kuningan, yang telah mampu merencanakan Pendapatan tahun 2015 hingga menembus angka lebih dari 2 (dua) Trilyun rupiah, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melebihi angka 200 (dua ratus) Milyar rupiah.

Fraksi Partai Golkar, dengan juru bicara SAW Tresna, meminta pemerintah daerah melakukan kajian terlebih dahulu, sebelum mengucurkan Penyertaan Modal di PD BPR dan PD PK, harapan Partai Golkar pemerintah mampu mendorong kemandirian BUMD. Selain itu, Partai Golkar juga memopinta penggunaan ADD diawasi secara ketat, mengingat mayoritas pemerintah desa memanfaatkan dana ADD tersebut untuk kegiatan fisik insfrastruktur, dan pada akhir pandangan, Investasi Garmen di kecamatan Lebakwangi agar terwujud agar dapat menyerap tenaga kerja lokal dan terbebas dari meningkatnya angka pengangguran di Kabupaten Kuningan.

Pembicara terakhir, Hj. Etit dari Fraksi PKS mengajak semua pihak untuk bersama-sama memandang terbitnya UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagai tantangan dalam mewujudkan Kuningan MAS dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.